Amerika Serikat dan Warna Pelangi Itu

Sabtu, 27 Juni 2015 waktu Indonesia menjadi hari bersejarah bagi warga Amerika Serikat. Mahkamah Agung Amerika akhirnya melegalkan pernikahan sejenis. Sebelumnya baru beberapa negara bagian saja di Amerika yang membolehkan pernikahan sejenis. Walhasil, kini Amerika menambah daftar negara-negara yang mengatur pernikahan sejenis dalam undang-undang.

Selain Abang Sam, ada 14 negara lain, data lainnya menyebut ada 18 negara, yang sudah melegalkan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) menikah. Mereka adalah Belanda, Belgia, Spanyol, Afrika Selatan, Norwegia, Swedia, Portugal, Argentina, Uruguay, Prancis, Selandia Baru, Kanada, Inggris, dan Islandia.

Di negara timur, tema LGBT masih sayup sayup terdengar. Antara ada dan tiada. Namun jika melihat secara acak di media sosial keberadaan kelompok LGBT tidak bisa ditutupi. Dimulai dari simbol, para pendukung, hingga pelaku sendiri. Bagaimana dengan Indonesia? Saya tak tahu pasti. Yang jelas lebih mudah mencari kelompok penentang dibanding dengan yang mendukung.

Kabar mengenai legalisasi pernikahan kaum LGBT ramai bergulir lewat media sosial pada Sabtu malam lalu. Seperti netizen lainnya di dunia twitter, kedua jempol saya terasa gatal untuk mengomentari. Tapi saya memilih menundanya. Khawatir malah membuat komentar yang tak penting dan melahirkan perdebatan tak berujung.

Keesokan harinya saya teringat dengan ceramah seorang ustad. Sosoknya amat terkenal. Berdiri di atas mimbar, sang ustad nampaknya didapuk untuk memberikan kuliah tujuh menit sebelum berbuka puasa.

Di hadapan para elit politik dia berbicara mengenai agama dan demografi. Alasan mengapa agama bisa lebih awet dibandingkan negara, kerajaan, atau kesultanan. Dari analisisnya ia menyebut karena agama menyentuh dan mengatur sisi individu manusia maka jauh lebih langgeng. Penyebarannya pun tak mengenal batas. Hingga kini, kendati mulai banyak kritik, agama masih tetap eksis dan penganutnya pun tak pernah surut.

Berbeda dengan negara. Menurut sang ustad, negara tidak mengatur persoalan individu. Satu-satunya persoalan individu yang diatur oleh negara ialah soal pajak. Selebihnya, negera lewat pemerintahan dan undang-undang lebih condong mengatur tentang kelompok, komunitas atau sejenisnya. Semakin sederhana suatu komunitas maka relatif makin mudah mengaturnya. Begitu pun sebaliknya.

Setengah kegundahan saya cukup terjawab dengan pandangan sang ustad. Saya melihat keputusan legalisasi LGBT lebih kepada memfasilitas keinginan kelompok. Begitu juga dengan isu lainnya, seperti legalisasi penjualan ganja, tempat prostitusi atau judi. Dalam negara, jika mekanisme itu sudah sesuai dengan aturan atau kesepakatan maka tidak ada yang salah. Proses hukum dalam negara adalah sesuatu yang bisa diukur atau dijangkau. Tapi situasi menjadi sedikit heboh ketika budaya, etika, dan agama ikut serta atau ingin ambil bagian.

Penyebaran wilayah pro dan kontra di Amerika Serikat terhadap pernikahan sejenis

Penyebaran wilayah pro dan kontra di Amerika Serikat terhadap pernikahan sejenis. Sumber: piktochart

Biasanya dan memang terjadi pertentangan datang di antara pemeluk agama. Mereka yang mendukung punya beragam alasan mulai dari kesetaraan hingga oritentasi seksual yang dianggap normal. Sementara bagi penentang sudah jelas disebutkan kalau berhubungan seksual sesama jenis itu dilarang, apalagi sampai membina bahtera rumah tangga.

Sejauh ini saya melihat produk hukum hanya mengakomodir keinginan atau hak dari kelompok/individu tertentu ihwal suatu masalah. Hukum, berikut aktor didalamnya tidak sanggup melihat dampak dari kebijakan. Hanya ada harapan yang mesti dibuktikan dengan waktu untuk menjawab apakah aturan berjalan sesuai dengan keinginan atau tidak.

Baru-baru ini kebebasan kepemilikan senjata rupanya telah membuat Presiden Obama risau. Pekan lalu seorang pemuda bernama Dylan Roof dengan membabi buta menembak para jemaah gereja. Sembilan orang tewas dalam aksi itu. Dibalik isu ras yang masih menghantui Amerika Serikat, Obama tampaknya lebih fokus menyoroti soal kepemilihan senjata.

Maksud saya adalah, apakah ketika peraturan kebebasan kepemilikan senjata sedang dibuat sang aktor memikirkan dampak dari peredaran senjata? Bisa jadi terpikirkan. Sayangnya, insiden penembakan terhadap warga sipil bukan kasus baru di Amerika. Potensi terulang kembali aksi penembakan adalah bagian dari resiko yang mesti dihadapi akibat dari aturan kepemilikan senjata.

Saya sendiri tidak tahu apakah ada residu dari dilegalkannya perkawinan sejenis. Namun dari sebuah artikel yang saya baca, perkawinan sejenis berpotensi melahirkan generasi yang hilang. Sungguh lucu jika ada pasangan sejenis yang ingin mempunyai anak dengan memanfaatkan donor sperma atau “menyewa” rahim orang lain.

Tapi ada yang lebih mengejutkan saya lagi ketika seorang teman memberikan link artikel. Jika orientasi seksual sesama jenis “sudah” dianggap normal dan bukan kelainan, ternyata dari artikel yang saya baca itu kelompok pecinta anak kecil (pedofil) pun ingin mendapat tempat yang sama dengan kaum LGBT. Para ilmuwan sedang berdiskusi dan meriset untuk mencari tahu apakah pedofil termasuk dalam kategori aktivitas seksual yang normal. Sungguh luar biasa!

Ayo masih ada 22 huruf tersisa dari LGBT. Apakah LGBT akan bertambah menjadi LGBTP? Atau ada sebutan lain yang lebih pas? Saya tidak tahu. Yang saya tahu pelangi itu tidak hanya empat warna.

2 thoughts on “Amerika Serikat dan Warna Pelangi Itu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s