Deep Tunnel

Saya bukan ahli tata kota. Pun bukan seorang aksitektur atau masterplan bidang tata ruang. Tidak terlalu penting juga sih membahas apa kompetensi saya. Tapi naluri sulit untuk diam begitu Gubernur DKI Jakarta Baru, Joko Widodo, melentingkan sebuah wacana, yang katanya tidak baru, soal banjir di Jakarta. Naluri untuk berkomentar dan menulis. Sementara wacana itu adalah soal Multi Purpose Deep Tunnel atau Terowongan Bawah Tanah Multiguna. Apa pun sebutan pokoknya tak bedalah dengan gorong-gorong atau saluran air bawah tanah. 

Kegelisahan saya bukanlah pada konsep deep tunnel. Tidak sama sekali. Di atas kertas, deep tunnel merupakan terobosan bagus. Buktinya negera-negara maju sudah mengadopsi penerapan deep tunnel, sebut saja Amerika Serikat. Terakhir, bahkan Jokowi menyebut Kuala Lumpur, Malaysia.

Dari media massa, samar-samar saya membaca dan mencoba memahami kalau deep tunnel yang dilontarkan Jokowi bukan barang baru. Kementerian Pekerjaan Umum sudah pernah mengkajinya, bahkan gubernur Jakarta sebelumnya, sudah pernah mengusulkan bakal membangun deep tunnel. Tapi pada masa Fauzi Bowo lebih memilih merampungkan banjir kanal timur dulu.

Kabar yang beredar, deep tunnel bakal melintang di bawah tanah Jakarta sepanjang 22 Km. Melintas dari ruas Jalan MT Haryono, Jakarta Timur dan berujung di Waduk Pluit, Jakarta Utara. Diameter gorong-gorongnya 16 m dan bakal terdiri dari tiga atau empat tingkat. Jalur untuk kendaraan, saluran air, saluran air limbah, dan instalasi listrik. Lokasinya berada 40-60 di bawah Jakarta. Hebat betul. Terdengar canggih.

Tapi apa betul, deep tunnel itu solusi buat banjir yang akrab melanda Jakarta? Terlihat masuk akal sampai saya menemukan sebuah artikel manis yang merupakan anti tesis dari deep tunnel Jakarta. Silahkan baca situs Rujak center dan artikel yang dibuat oleh Elisa Sutanudjaja. Saya agak malas menjelaskan secara rinci. Saya mencoba sudut lain. Sudut keseharian yang biasa terjadi di Jakarta saat banjir tiba. Sudut gorong-gorong dan saluran air di pinggir jalan raya yang rata-rata berukuran 1-2 meter.      

Yup, gorong-gorong mini. Hampir semua sudut tempat di Jakarta ada gorong-gorong mini. Saya tak tahu detail wilayah lain di luar Jakarta Barat. Bila bicara kondisi, saluran air di Jakarta Barat sangat memprihatinkan.  Persoalan utama ada pada tertutupnya saluran air oleh beton atau semen permanen. Aturannya jelas kalau ada saluran air di depan bangunan maka dilarang menutupnya dengan bangunan permanen. Akibatnya jelas, bakal sulit untuk dibersihkan. Dan bila terjadi bertahun-tahun penyumbatan sampah dan pengendapan lumpurlah yang terjadi. Itu kondisi saat ini.

Contoh terakhir ada di saluran air depan Universitas Trisakti dan Tarumanegera. Walhasil, bila hujan tumpah daya tampung saluran air berkurang dan terhambat. Efeknya ya genangan air atau banjir. Bayangkan bila ini terjadi hampir di semua saluran air di sudut Jakarta. Lihat saja banjir dan macet yang terjadi jelang akhir tahun 2012.

Tapi jalan keluar dari pengelola kota bukannya dikeruk terus dibersihin itu sampah, mereka malah membangun jalan lebih tinggi dari saluran air. Alasannya simple, “Kami kekurangan dana dan orang untuk membersihkan dan mengeruk.” Peninggian jalan raya justru  berakibat kepada makin rendahnya posisi pemukiman warga. Jadi kalau hujan jalan memang tidak tergenang tapi rumah warga jelas tergenang.  

Nah, persoalan utama Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia adalah pemeliharaan dan lemahnya pengawasan. Kelemahan pengawasan punya dampak lain, terparah adalah korupsi. Semua kota bisa membangun, tapi soal memelihara dan mengawasi itu soal lain. Jangan bicara masa depan, masa kini aja gak bisa dijaga. Cengkareng Drain, Kali Pesanggrahan, Ciliwung dan kali-kali lainnya dalam kondisi memprihatinkan. Urus dan selesaikan aja yang sudah ada bukan malah menambah infrastruktur baru yang belum jelas payung hukum dan analisis dampak lingkungannya.

Mungkin Jakarta punya duit banyak buat bangun ini dan itu. Tapi apa bisa ngurus dengan baik. Ingat loh, ibarat barang-barang di rumah, makin banyak barang berarti makin ekstra kita mengurus. Dan infrastruktur bukanlah barang kecil yang mudah dipindahkan atau digeser bahkan dibuang bila tak berfungsi lagi. Ada aspek sosial dan lingkungan.

Anjrit, gua ngomong udah kaya orang bener aja. Intinya gua cuma mau bilang kalau paradigma orang-orang pemerintahan belum punya mental kuat buat memelihara dan mengawasi aset-asetnya. Ingat, Jakarta punya pengalaman gak enak soal tiang-tiang pancang monorail. Jangan sampai tanah udah digali tapi macet tuh proyek di tengah jalan.  

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s