Kyai Pun Berkicau

Majelis Ulama Indonesia sedang membahas persoalan penyelewengan bahan bakar minyak bersubsidi. Saya tidak tahu apa ini sebuah langkah maju atau mundur. Sejauh inikah para ulama kita harus melangkah, sampai-sampai urusan pengunaan bahan bakar harus difatwakan juga. Ikut campurnya ulama dalam hal pengaturan BBM memberikan indikasi bahwa pemerintah sudah tidak sanggup lagi mengurus persoalan energi di negeri yang justru kaya dengan energi.

Ada satu pertanyaan yang menggelitik, pernahkah kita mencoba menanyakan ke MUI untuk mengeluarkan fatwa terhadap kebijakan pemerintah yang terindikasi menyusahkan rakyat? Jadi sederhananya, MUI berinisiatif menilai sebuah kebijakan pemerintah yang akan ditetapkan, apakah halal atau haram. Seperti misalnya, haram atau halalkah menaikkan harga premium? Lalu, haram atau halal kah jika negara tidak mengoptimalkan sumber daya gas yang melimpah di negeri ini? Yang baru-baru ini, apa hukumnya membiarkan rakyat sendiri dipancung di negeri orang? Dan masih banyak pertanyaan halal dan haram yang seharusnya bisa ditanyakan terhadap kebijakan pemerintah. Selama ini kan pemerintah selalu minta persetujuan parlemen, coba ya sekali-kali gitu minta persetujuan MUI.

Saya kira para kyai akan bimbang untuk menilai apakah kebijakan SBY yang dikeluarkan itu halal atau haram. Padahal dalam sebuah hadits cukup terang dijelaskan bahwa salah satu jihad terbesar adalah mengingatkan pemerintahan yang melenceng, kalau ogah disebut pemerintah yang dzholim.

Kalau kita melihat fatwa yang kerap dikeluarkan oleh MUI, saya melihat produk MUI yang berupa fatwa ini kerap menuai protes di masyarakat. Secara logika seharusnya hal ini tidak perlu terjadi, mengingat mayoritas penduduk Indonesia itu ya orang Islam. Penolakan atas produk MUI menunjukkan ada kesenjangan antara produsen fatwa dengan konsumen fatwa. Kesenjangan itu bisa berupa kapasitas keilmuan, pemahaman, mahzab, pengalaman, belum lagi dalil-dalil bisa menjadi alasan kuat bagi seseorang untuk menerima atau menolak fatwa.

Lalu bagaimana dengan rencana fatwa MUI yang akan mengharamkan bahan bakar bersubsidi seperti premium dan solar haram bagi orang kaya? Layak kah MUI memberi fatwa perihal ini? Lalu apa indikator orang kaya di mata para ulama Indonesia ini?

Saya sendiri tidak mengikuti perihal pemberitaan mengenai fatwa MUI soal BBM ini. Konon katanya Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia meminta MUI untuk mengeluarkan fatwa mengenai larangan memakai bahan bakar bersubsidi bagi orang-orang kaya. Kalau MUI sudah menuruti kemauan Menteri ESDM dengan menyatakan premium haram bagi orang kaya, lalu apa tindakan pemerintah? Premium haram bagi orang kaya? So what gitu lho?

Saya tidak terlalu yakin dengan keluarnya fatwa BBM ini kas negara akan menjadi aman sampai Desember nanti. Sebelum kita memahami fatwa MUI mengenai BBM, saya pikir kita perlu tahu kondisi pemerintah/negara di sektor energi, khususnya BBM. Hal ini perlu agar MUI tidak menjadi bulan-bulanan kejengkelan masyarakat yang sudah apatis dengan fatwa MUI. Ini juga penting untuk menjaga wibawa para ulama yang berada di MUI agar tidak terjebak oleh kepentingan para elit pemerintah yang gak becus memimpin departemen atau lembaganya. Selain itu juga jangan sampai fatwa BBM ini justru jadi bumerang bagi para ulama yang menurut pandangan orang lain tergolong kaya tapi mobilnya masih minum premium. Kan gawat, bisa-bisa dituduh munafik.

Dalam APBN 2011, parlemen sudah mengetok palu perihal BBM bahwa pemerintah hanya diberi jatah mensubsidi premium sebanyak 38,6 juta liter. Jumlah uang yang digelontorkan untuk mensubsidi premium dari APBN memakan lebih dari 80 persen dari total subsidi untuk energi yang berjumlah sekitar Rp187 triliun. Dengan kata lain, sekitar Rp 150 triliun pemerintah mensubsidi premium, termasuk solar.

Apa itu subsidi energi? Subsidi energi adalah bantuan pemerintah di sektor energi yang meliputi listrik dan BBM. Dua elemen ini yang paling banyak menguras APBN pemerintah. Nah, fakta di lapangan menunjukkan ada migrasi penggunaan pertamax ke premium, saya termasuk salah satu pelakunya he..he..he… Ternyata orang yang diduga kaya juga ikut pindah dari yang semula minum BBM tidak bersubsidi (pertamax) ke premium (BBM bersubsidi).

Kontan, pemerintah galau karena ada kenaikan permintaan premium dari yang semula cuma dijatah 38 juta liter bergerak naik ke 41 juta liter. Artinya pemerintah harus merogoh kocek lagi untuk menutupi kenaikan yang 3 juta liter ini. Dengan kata lain, permintaan premium sudah melebihi jatah seharusnya. Pemerintah sendiri sudah tidak bisa menutupi kegalauan kalau angka 41 juta liter akan bertambah. Kenapa bisa bertambah, karena mobil dan motor di jalanan juga bertambah setiap harinya sementara jatah subsidi gak berubah.

Ada beberapa solusi yang ditawarkan pemerintah, yaitu melakukan pengetatan BBM, ngutang, atau naikin harga premium. Jadi bagi saya sulit masuk logika jika fatwa MUI menjadi bagian dari solusi pemerintah ini. Karena tidak mungkin bagi petugas pom bensin untuk menanyakan perihal agama dari pengguna BBM. Bisa-bisa galau petugas pom bensinnya. Berikut ini sedikit deskripsinya dan ini murni imajinasi saya.

Petugas pom bensin : “Maaf Pak, apa bapak muslim?”

Budi : “Iya, emang kenapa?”

Petugas pom bensin : ”Oh maaf pak, menurut MUI haram hukumnya membeli premium karena ini bersubsidi. Sedang saya lihat bapak termasuk orang kaya”. ( Petugas melihat Budi pakai Toyota Alphard seharga Rp1 miliar)

Budi : “Situ jangan fitnah saya dong. Saya ini orang miskin, yang kaya itu bos saya. Bos saya bilang harus isi premium kalau gak saya di pecat. Situ mau tanggung jawab kalau saya dipecat. Anak saya tiga, bulan depan mau masuk sekolah semua.”

Petugas pom bensin : “Saya juga diperintah atasan Pak, kalau gak dilaksanakan bisa kena SP saya”

Jika percakapan ini ada di setiap pom bensin tentu akan ramai sekali pom bensin. Lalu apa opsi yang diambil pemerintah? Jawabannya tidak mudah. Kalau naikin harga premium bisa kelabakan SBY. Tiap hari jalanan macet karena mahasiswa pada demo (mahasiswa ramenya kalo demo BBM doang). Tukang angkot menjerit. Penumpang berteriak transport nambah tapi gaji teuteup. Pokoknya semua orang pusinglah kalau BBM naik lagi. Yang paling praktis sih ya ngutang lagi, kalau gak ke IMF, Paris Club, Bank Dunia. Atau kalau mau yang lebih elegan ya buat Surat Utang Negara.

Tapi saya acungkan jempol buat Pak Agus Martowardojo, Menteri Keuangan yang gokil abis ini. Nampaknya doi gak kekurangan akal buat ngutak-ngatik kas negara yang udah mentok ini. Wacana lama yang sudah bergulir sebenarnya, yaitu di masa Sri Mulyani. Opsi tersebut adalah perampingan dan pensiun dini bagi Pegawai Negeri Sipil. Hayoh siapa di sini yang PNS? Anda niat jadi PNS untuk kejar uang pensiun atau apa? Apa anda mengeluh sudah 10 tahun gaji gak naik? Atau anda jadi PNS agar lancar dan lebih pede meminang doi di depan mertua? Hanya anda yang tahu jawabannya. Tapi dari penerawangan saya, sekelas departemen yang ada di pusat atau Jakarta saja, kinerja PNS terlihat kurang gereget. Ini tidak semua lho. Ke kantor jam 9, abis Ashar langsung pulang. Di beberapa departemen tampak para petugasnya melayani masyarakat hanya dengan menggunakan sandal jepit. Entahlah. Tapi kalau kita mau realistis, hampir 60 persen APBN habis hanya untuk bayar PNS. Bahkan di daerah 90 persen APBD-nya hanya untuk bayar gaji PNS. Terus kapan bangun jembatan sama jalannya? Jadi, saya pikir wajar kalau masyarakat biasa yang paling banyak bayar pajak mempertanyakan evaluasi atas kinerja PNS. Jangan tersinggung yah…

Di zaman twitter kaya gini, seharusnya kinerja departemen sudah bisa lebih efektif dan fleksibel. Segala data saat ini sudah memasuki masa soft file dengan kata lain sedikit campur tangan manusianya. Biarkan sistem informasi dan teknologi yang bekerja. Selain akan hemat tenaga, teknologi ternyata cukup efektif memangkas birokratis dan bisa mengurangi korupsi pula, selain menghemat APBN juga. Jadi wacana perampingan dan pensiun dini PNS ini jangan ditunda lagi. Sudah saatnya kita melihat PNS pulang berdesak-desakan di busway jam 20.00 dengan pegawai berdasi kantoran. Menarik kan jika di departemen pemerintah juga diterapkan 2 waktu shift kerja.

Jadi menurut hemat saya, sebelum MUI mengeluarkan fatwa halal atau haram mengenai suatu hal, ada baiknya para kyai ini melihat realitas sosial di masyarakat dan mendalami kondisi pemerintah yang sebenarnya. Ini demi wibawa para ulama yang mengeluarkan fatwa agar fatwa yang dihasilkan murni datang dari kegalauan pribadi sang ustadz karena melihat kondisi masyarakat yang makin pontang-panting mengejar rezeki. Saya pribadi tidak tega melihat ulama-ulama kita dipojokkan setiap kali fatwa dikeluarkan. Di sisi lain, tidak ada keraguan dalam diri saya terhadap para ulama dalam melakukan proses ijtihad karena di tangan merekalah warisan luhur Rasulullah saw di jaga. Hah, pusing ya ngurus negara? Tapi kok anehnya orang-orang pada ngantri pengen jadi presiden.

Wallahualam Tangerang, 29 Juni 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s